DPRD Gresik Kukuh Upayakan Raperda Tentang Pelibatan BUMD

SWARAGRESIK – Melalui Panitia Khusus (Pansus) III, DPRD Gresik tetap kukuh mengupayakan rancangan peraturan daerah (Raperda), tentang pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pemenuhan dan pengelolaan kebutuhan energi daerah.

“Sekarang giliran Pak Asroin Widiyana (Ketua Pansus III) dan Bagian Hukum Pemkab Gresik yang mengonsultasikan soal Raperda itu ke Gubernur Jatim,” tutur Ketua DPRD Ahmad Nurhamim, Kamis (27/12/2018).

Ia menjelaskan, alasan pihaknya kukuh mengupayakan Raperda tersebut bisa dibahas hingga terbit menjadi peraturan daerah. Yakni, adanya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 6 Tahun 2016 tentang ketentuan tata cara penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi, sebagai pengganti Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2015.

“Dalam regulasi dimaksud, ketentuan yang paling memberatkan perseroan adalah larangan menjual gas bumi kepada pembeli, yang bukan pengguna akhir,” terangnya.

Sehingga skema usaha yang dilakukan selama ini, tidak dapat dilakukan lagi pasca masa transisi berakhir dan berpotensi mematikan usaha perseroan. Keluarnya Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengusahaan gas bumi pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, memang untuk merestrukturisasi bisnis gas bumi.

“Dengan begitu, kontraktor gas bumi dapat berfokus pada pembangunan infrastruktur, sementara tugas pemerintah mengamankan ketersediaan gas bumi,” ucap dia.