Ingin Belajar Tata Kelola Parkir Dari Makassar, DPRD Gresik Bakal Libatkan KWG

SWARAGRESIK – Masih banyaknya kebocoran dari retribusi parkir selama ini, membuat jajaran DPRD Gresik ingin belajar mengenai tata kelola parkir yang baik dan benar. Dengan cara bakal melakukan studi banding ke Kota Makassar, yang memang sudah menerapkan hal itu dengan retribusi parkir secara optimal.

Namun dalam agenda tersebut nantinya, DPRD Gresik tidak akan berjalan sendiri melainkan coba bersinergi dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG), untuk menggali potensi yang ada dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir.

“Di sana kami akan menggali kiat-kiat pemerintah Makassar dalam mengelola sektor parkir,” ujar Ketua KWG, M. Syuhud Almanfaluty

Langkah KWG dinilai sangat pas dengan Rencana Kerja (RK) Komisi II tahun 2019 yang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang penyelenggara perhubungan di tahun 2019. Karena menurut Syuhud, pendapatan sektor parkir di Gresik tergolong masih rendah, padahal potensinya cukup besar.

“Contohnya, pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum (PTJU) yang ditarget Rp5 miliar hanya terealisasi Rp1,8 miliar di tahun 2018. Itu pun sempat direvisi berkali-kali oleh DPRD, karena Dishub (Dinas Perhubungan) tak sanggup memenuhinya,” jelasnya.

Adapun Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, menyambut baik inisiasi KWG dalam membantu menggali potensi daerah dari sektor parkir. Dengan ia juga mengakui, bahwa potensi pendapatan daerah dari sektor parkir, baik retribusi maupun pajak sangat bagus. Terlebih, pasca bermunculan perhotelan, mall, restoran, dan sarana ekonomi lain.

“Untuk itu saya berharap, melalui studi banding tersebut didapat kiat-kiat dalam meningkatkan pendapatan parkir. Dan saya yakin Gresik bisa,” kata Nurhamim.

Dengan belajar langsung dari Kota/Kabupaten yang sudah menjalankan hal itu dengan tepat sasaran, nantinya diharapkan Gresik bisa optimal dalam menerapkan dan juga mendapatkan retribusi parkir untuk menunjang PAD.

“Dengan apa yang kami dapatkan dalam studi banding ke Makassar nantinya, bakal menjadi rekomendasi kami untuk selanjutnya dapat diteruskan dan diapplikasi oleh dinas yang bersangkutan di Gresik,” ucap dia.

Sebelum melakukan studi banding tersebut, KWG bersama dengan jajaran DPRD dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, sudah sempat melihat secara langsung berbagai persoalan di lapangan sebagai bahan perbandingan dalam pengelolaan parkir.

Dengan salah satu temuan di lapangan adalah, masih adanya parkir liar yang dikelola oleh swadaya oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan, seperti yang terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ngipik, maupun yang ada di Desa Gapurosukolilo, Kecamatan Kebomas. Dengan hal ini bisa menyebabkan PAD menjadi kurang bisa maksimal.

“Kami berharap, usai belajar dari Makassar nanti, semua persoalan dapat dipecahkan dengan berbagai solusi yang kami dapatkan. Sehingga retribusi parkir di Gresik bisa benar-benar optimal dalam menyumbang PAD,” pungkasnya. (gbr/ADV)